Creating Today The Technology for Tomorrow
   
 Telusur Inovasi
 Membership
 Download
 Tips & Trik Hobi

 
   

REGULASI IPTEK

Pencarian

Info sebelumnya      |      Info selanjutnya

Link Terkait:
[ Indikator IPTEK ]
[ Regulasi IPTEK ]

Hukum dan Perundangan IPTEK
Selasa, 03-01-2006

Info Hukum BPPT : Edisi : ketujuh /Oktober /2002
Diterbitkan Oleh : Bag. Hukum dan HAKI, Biro Umum dan Humas BPPT

Makalah 1 | makalah 2 | makalah 3

SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN IPTEK

Dengan pesatnya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) diperlukan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Iptek untuk memperkuat posisi daya saing Indonesia dalam kehidupan global.

Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GarisGaris Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 mengamanatkan bahwa untuk mempercepat pencapaian tujuan negara sebagaimana disebutkan pada Pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia harus menyadari pentingnya fungsi dan peran Iptek, serta secara sungguh?sungguh melaksanakan langkah-langkah dalam memperkuat penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Iptek.

Untuk itu, disusun Undang?Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dikenal dengan Sisnas Iptek atau Sisnas P3 Iptek dan diberlakulkan sejak 29 Juli 2002.

Sisnas P3 Iptek dikembangkan berdasar asas Iman dan Taqwa (IMTAQ) kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab negara, kesisteman dan percepatan, kebenaran ilmiah, kebebasan berfikir, kebebasan akademis, serta asas tanggung jawab akademis; dengan tujuan memperkuat daya dukung Iptek bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan intemasional.

Adapun fungsi Sisnas P3 Iptek adalah membentuk pola hubungan yang saling memperkuat diantara 3 (tiga) unsur sebagai berikut:

  1. Kelembagaan Iptek yang terdiri atas Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Badan Usaha, dan Lembaga Penunjang;
  2. Sumber Daya Iptek yang terdiri atas keahlian, kepakaran, kompetensi manusia dan pengorganisasiannya, kekayaan intelektual dan informasi, serta sarana dan prasarana Iptek;
  3. Jaringan lptek yang merupakan hubungan interaktif antara kelembagaan Iptek, dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Iptek.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) adalah salah satu kelembagaan Iptek yang sudah ada saat UU ini diberlakukan.

Salah satu fungsi yang diselenggarakan BPPT berdasarkan Keppres 103 Tahun 2002 adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan pelayanan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang pengkajian dan penerapan tekno[ogi dalam rangka inovasi, difusi, dan pengembangan kapasitas, serta pembinaan alih teknologi; dengan kewenangan antara lain penerapan sistem informasi teknologi, serta pemberian rekomendasi penerapan teknologi dan melaksanakan audit teknologi. Dengan diberlakukannya UU ini, tugas, fungsi se rta kewenangan BPPT dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Iptek semakin penting.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam UU ini antara lain:

  1. Lembaga litbang (termasuk BPPT) berfungsi menumbuhkan kemampuan pemajuan Iptek dengan tanggung jawab mencari berbagai invensi di bidang Iptek serta menggali potensi pendayagunaannya.
  2. Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan pembentulkan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya guna meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual.
  3. Perguruan tinggi dan lembaga litbang mempunyai hak dan kewajiban atas alih teknologi serta pelayanan jasa Iptek, antara lain:
    1. a. mengusahakan akh teknologi kekayaan intelektual dan hasil kegiatan litbang kepada badan usaha, pemerintah, dan masyarakat
    2. berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari hasil alih teknologi dan pelayanan jasa Iptek untuk mengembangkan diri.
  4. Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan penyebaran informasi hasil kegiatan litbang dan kekayaan intelektual yang dimiliki selama tidak mengurangi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.
  5. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk memacu akselerasi penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Iptek. Sedangkan badan usaha diminta mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk meningkatkan kemampuan perekayasaan, inovasi dan difusi teknologi dalam meningkatkan kinerja produksi dan daya saing barang/jasa yang dihasilkan.
  6. Adanya sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan perizinan dalam melaksanakan kegiatan litbang dan penerapan Iptek yang beresiko tinggi dan berbahaya, serta sanksi pidana bagi pelaku kegiatan litbang dan penerapan Iptek yang beresiko tinggi dan berbahaya tanpa memperoleh izin dari Pemerintah, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50 juta.

UU ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan kerja dan pertumbuhan kelembagaan Iptek; disamping mendorong pertumbuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Iptek secara lebih efektif; menggalakkan pembentukan Jaringan Iptek sehingga kapasitas dan kemampuannya dapat bersinergi secara optimal; serta mengikat semua pihak untuk berperan serta secara aktif. (FK)

Makalah 1 | makalah 2 | makalah 3

FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH DALAM SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN IPTEK

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berfungsi untuk menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sisnas P3 Iptek di Indonesia.

Untuk melaksanakan fungsi diatas, Pemerintah berperan mengembangkan instrumen kebijakan yang merupakan faktor pendukung yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi antara unsur kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan Iptek.

Instrumen kebijakan yang dapat dikembangkan adalah :

  1. dukungan sumbet. daya berupa dukungan keahlian dan kepakaran, dukungan informasi dan kekayaan intelektual, serta dukungan sarana dan prasarana;
  2. dukungan dana berupa pembiayaan bagi perguruan tinggi, lembaga litbang, dan badan usaha dalam melaksanakan kegiatan litbang dan penerapan Iptek, atau sebagai bantuan pembiayaan bagi lembaga penunjang untuk memperkuat daya dukung serta meningkatkan aliran investasi di bidang Iptek;
  3. pemberian insentif berupa keringanan pajak, penanggulangan resiko, penghargaan dan pengakuan, atau bentuk insentif lain yang dapat mendorong pendanaan kegiatan litbang, perekayasaan, inovasi dan difusi teknologi dari badan usaha dan masyarakat, serta meningkatkan alih teknologi dari badan usaha asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia;
  4. penyelenggaraan program Iptek guna meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Iptek yang strategis serta menggali potensi nasional dan daerah;
  5. pembentukan lembaga yang belum atau tidak dapat dikembangkan oleh masyarakat, namun diperlukan untuk memperkuat Sisnas P3 IPTEK.

Lembaga yang dapat dibentuk oleh Pemerintah adalah lembaga litbang dan lembaga penunjang, baik yang berdiri sendiri sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) maupun sebagai Unit Kerja Departemen atau Pemerintah Daerah tertentu.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) adalah lembaga litbang non-departemen yang sudah ada pada saat undang-undang ini dibuat, disamping lembaga litbang non-departemen lainnya seperti Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), serta lembaga penunjang nondepartemen seperti Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOS), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Dengan kualitas sumberdaya manusia yang tersedia serta sarana dan prasarana Iptek yang dimiliki, BPPT diharapkan dapat berperan dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Iptek sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sisnas P3 Iptek. (FK)

Makalah 1 | makalah 2 | makalah 3

ANTISIPASI PENGELOLAAN PENDAPATAN BERDASARKAN UU NO. 18 TAHUN 2002

Undang?Undang RI No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas P3 Iptek), merupakan angin segar bagi lembaga litbang pemerintah khususnya BPPT dalam melakukan pengelolaan pendapatan dari hasil abh teknologi dan/atau pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat dilihat pada pasal 16 ayat (3) yang berbunyi Terguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah berhak menggunakan pendapatan yang diperolehnya dari hasil alih teknologi danlatau pelayanan lasa ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan diril'

Penjelasan dari ayat tersebut sebagai berikut:

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan agar Perguruan tinggi dan lembaqa litbang pemerintah dapat secara bertahap meniadi mandiri dan tidak terlalu bergantung pada dukungan pemblayaan Pemerintah. Ketentuan ini merupakan lex-spesialis terhadap kewajiban perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah untuk menyetorkan, pendapatan yang diperoleh dari Alih teknologi atau jasa ilmu pengetahuan dan teknologi kepada pemerintah

Dibandingkan dengan UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mensyaratkan bahwa seluruh pendapatan lembaga litbang pemerintah dari pelayanan jasa teknologi harus segera disetor ke Kas Negara, maka berdasarkan undang-undang ini BPPT dapat menggunakan pendapatannya untuk mengembangkan diri sehingga kesulitan yang terjadi pada saat awal tahun anggaran dimana diperlukan adanya pembiayaan segera tanpa menunggu terbitnya Surat Pengesahan DIKS, dapat dieliminir.

Tetapi perlu dicermati bahwa penerapan dari UU No. 18 tahun 2002 akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, yang apabila PP tersebut mensyaratkan pendapatan yang diterima harus dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maka semua tata cara penerimaan dan pengeluaran pendapatan tetap seperti yang berlaku sekarang, seperti:

  1. Kewajiban melakukan pembahasan pada awal tahun anggaran,
  2. Pola pengeluaran (MAK) yang kaku,
  3. Pembahasan revisi memakan waktu,
  4. Penetapan besarya pendapatan yang dapat digunakan kembali,
  5. Penetapan tarif yang kurang fieksibel,
  6. Besarya uang harian/lumpsum perjalanan, lembur, uang makan yang harus sesuai standar pemerintah.

Dengan demikian perlu diantisipasi dan dicermati bersama bagaimana dan seperti apa PP yang sedang disiapkan untuk pelaksanaan UU No. 18 tahun 2002. BPPT harus memberikan usulanusulan/masukan yang segar dan profesional agar kita dapat memanfaatkan peluang undang?undang ini secara optimal.

Salah satu usulan yang mungkin dapat disisipkan dalam PP yang sedang disiapkan adalah agar pendapatan lembaga litbang yang diperoleh dari pelayan jasa teknologi dikelola oleh iembaga litbang tersebut dan hanya dilaporkan tentang penggunaannya pada akhir tahun kepada Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran. (BN)



Sumber: IPTEKnet / Alo