Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Balai IPTEKnet) BPPT
   
 Telusur Inovasi
 Membership
 Download
 Tips & Trik Hobi

 
   

REGULASI IPTEK

Pencarian

Info sebelumnya      |      Info selanjutnya

Link Terkait:
[ Indikator IPTEK ]
[ Regulasi IPTEK ]

Kep Men Tambang dan Energi No 1754 th 1998 Pelayanan Jasa Penelitian
Senin, 14-11-2005

KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Nomor 1754/K/30/MPE/1998

TENTANG

PELAYANAN JASA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN JASA PENERAPAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI PADA PPPTMGB "LEMIGAS" DAN PPT MIGAS

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

Menimbang :

Bahwa guna penyesuaian dan telah diberlakukannya Undang2 No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, dianggap perlu untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 202.K/39/M.PE/1997 tanggal 31 Maret 1997 tentang Pelayanan Jasa Teknologi dan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi Pada PPPTMGB "Lemigas" dan PPT Migas di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam suatu Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi;

Mengingat:

1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW Stbl. Tahun 1925 No. 448), sebagaimana telah ditambah terakhir dengan Undang2 No. 9 Tahun 1968 (LN Tahun 1968 No.53 TLN No.2860);

2. Undang-undang No. 44 Prp.Tahun 1960 (LN Tahun 1960 No. 133, TLN No.2070);

3. Undang-undang No. 8 Tahun 1971 (LN Tahun 1971 No. 76, TLN No.2971) sebagaimana telah diubah dengan Undang2 No. 10 Tahun 1974 (LN lahun 1974 No.64, TLN No.3045);

4. Undang-undang No. 20 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 No.43, TLN No.3687);

5. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 No. 57, TLN No 3694);

6. Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1981 tanggal 1 Juni 1981 jo. Keputusan Presiden No. 45 Tahun 1991 tanggal 1 Oktober 1991;

7. Keputusan Presiden No. 38 Tahun 1991 tanggal 26 Agustus 1991;

8. Keputusan Presiden No. 16 tahun 1994 tanggal 22 Maret 1994 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1997 tanggal 14 Maret 1997;

9. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1998 tanggal 13 April 1998);

10. Keputusan Presiden No. 122/M Tahun 1998 tanggal 22 Mei 1998;

11. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1748 Tahun 1992 tangga1 31 Desember 1992;

Memperhatikan:

Surat Persetujuan Menteri Keuangan No. S 656/KMK.03/1992 tanggal 4 Juni 1992;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PERTAM BANGAN DAN ENERGI TENTANG PELAYANAN JASA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN JASA PENERAPAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI PADA PPPTMGB "LEMIGAS" DAN PPT MIGAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Jasa Teknologi adalah pelayanan jasa penelitian dan pengembangan, dan jasa penerapan teknologi minyak dan gas bumi.

2. Pemakai Jasa Teknologi adalah Badan atau Instansi Pemerintah atau perseorangan yang memanfaatkan Pelayanan Jasa Teknologi.

3. Badan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang2 No 20 Tahun 1997.

4. Penerimaan Pelayanan Jasa Teknologi adalah semua penerimaan sebagai penggantian Biaya Pelayanan Jasa Teknologi yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

5. Biaya Pelayanan Jasa Teknologi adalah Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Pelayanan Jasa Teknologi yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

6. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat atau suatu periode tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. RPDIK S adalah Rincian Perhitungan Daftar Isian Kegiatan Suplemen yang memuat daftar mengenai rencana penerimaan dan pengeluaran Unit Swadaya atau Pelayanan Jasa Teknologi yang disusun secara terperinci yang diajukan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan pengesahan.

8. DIK S adalah Daftar Isian Kegiatan Suplemen yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran Unit Swadaya atau Pelayanan Jasa Teknologi yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Keuangan.

9. PPPTMGB "Lemigas" adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas" yang telah ditetapkan sebagai Unit Swadaya atau Pelayanan Jasa teknologi berdasarkan surat Persetujuan Menteri Keuangan S656/KMK.03/1992 tanggal 4 Juni 1992 tanggal 4 Juni 1992.

10. PPT Migas adalah Pusat Pengembangan Tenaga Perminyakan dan Gas Bumi yang telah ditetapkan sebagai Unit Swadaya atau Pelayanan Jasa Teknologi berdasarkan surat Persetujuan Menteri Keuangan S 656/KMK.03/1992 tanggal 4 Juni 1992.

11. Kepala Pusat adalah Kepala PPPTMGB "Lemigas" atau Kepala PPT Migas.

12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

13. Menteri adalah Menteri Pertambangan dan Energi.

Pasal 2

(1) Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi PPPTMGB "Lemigas" dan PPT Migas sebagai Unit Swadaya atau Pelayanan Jasa Teknologi berpedoman pada Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.1748 Tahun 1992 tanggal 31 Desember 1992.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan dan efisiensi pembiayaan Unit Swadaya atau Pelayanan Jasa Teknologi, pada PPPTMGB "Lemigas" dan PPT Migas ditetapkan adanya unit manajemen dan unit operasional.

Pasal 3

Berdasarkan Keputusan Menteri ini Kepala Pusat ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Pelayanan Jasa Teknologi.

BAB II

JENIS PELAYANAN JASA TEKNOLOGI

Pasal 4

PPPTMGB "Lemigas" adalah PPT Migas melaksanakan Pelayanan Jasa teknologi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Jenis Pelayanan Jasa Teknologi yang dilaksanakan oleh PPPTMGB "Lemigas" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

a Jasa Penelitian dan Pengembangan;

b Jasa Penerapan Teknologi.

(2) Jenis Pelayanan Jasa Teknologi yang dapat dilaksanakan oleh PPT Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

a Jasa Pendidikan dan Latihan;

b Jasa Pelayanan keahlian;

c Jasa Peraga Pendidikan dan Latihan;

d Jasa Pelayanan U mum.

BAB III

TATA CARA PELAYANAN JASA TEKNOLOGI

Pasal 6

(1) Dalam hal Pemakai Jasa Teknologi memerlukan Pelayanan Jasa Teknologi, wajib terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Kepala Pusat dengan disertai keterangan jenis Pelayanan Jasa Teknologi yang dibutuhkan.

(2) Setelah penerimaannya permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PPPTMGB "Lemigas" atau PPT Migas memberikan Pelayanan Jasa Teknologi yang diminta sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi masing2.

Pasal 7

Pelaksananan Pelayanan Jasa Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib dituangkan dalam suatu dokumen tertulis berbentuk Surat Perintah Kerja atau Kontrak Pelayan Jasa Teknologi atau Perjanjian Kerjasama atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 8

(1) PPPTMGB "Lemigas" dan PPT Migas dapat mengadakan kerjasama dengan.pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri untuk melaksanakan Pelayanan Jasa Teknologi.

(2) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat alih teknologi jangka panjang dan atau bernilai lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal.

BAB IV

BIAYA PELAYANAN JASA TEKNOLOGI

Pasal 9

Biaya Pelayanan Jasa teknologi dibebankan kepada Pemakai Jasa Teknologi berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dengan memperhatikan penyelenggaraan kegiatan dan jenis Pelayanan Jasa Teknologi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1) Unsur Biaya Pelayanan Jasa Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah seluruh biaya yang diperlukan untuk melaksanakan setiap kegiatan dan jenis Pelayanan Jasa Teknologi.

(2) Struktur Biaya Pelayanan Jasa Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari biaya operasional dan biaya umum.

BAB V

PENERIMAAN PELAYANAN JASA TEKNOLOGI

Pasal 11

(1) PPPTMGB "Lemigas" atau PPT Migas wajib menagih atau memungut Biaya Pelayanan Jasa Teknologi kepada Pemakai Jasa Teknologi yang ditetapkan sebagai Penerimaan Pelayanan Jasa Teknologi.

(2) Atas tagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemakai Jasa Teknologi membayar Biaya Pelayanan Jasa Teknologi kepada rekening PPPTMGB "Lemigas" atau PPT Migas pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Pasal 12

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Penerimaan Pelayanan Jasa Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, PPPTMGB "Lemigas" atau PPT Migas wajib menyetor langsung ke Kas Negara seluruh Penerimaan Pelayanan Jasa.

Pasal 13

Dalam hal terdapat selisih lebih antara jumlah setoran Penerimaan Pelayanan Jasa Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan jumlah dana yang digunakan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran yang bersangkutan, selisih lebih diperhitungkan sebagai setoran pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PENGELUARAN BIAYA PELAYANAN JASA TEKNOLOGI

Pasal 14

Pada PPPTMGB "Lemigas" dan PPT Migas sebagai Unit adaya atau Pelayanan Jasa Teknologi berlaku seluruh ketentuan peraturan Perbendaharaan Keuangan Negara.

Pasal 15

(1) Setiap pengeluaran Biaya Pelayanan Jasa Teknologi yang dilakukan oleh PPPTMGB "Lemigas dan PPT Migas wajib berpedoman pada prinsip hemat dan efisien sesuai peraturan keuangan yang berlaku.

(2) Jenis pengeluaran Biaya Pelayanan Jasa Teknologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a belanja pegawai;

b belanja barang

c belanja pemeliharaan ;

d belanja perjalanan ;

BAB VII

PENGELOLAAN KEUANGAN PELAYANAN JASA TEKNOLOGI

Pasal 16

(1) Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Pelayanan Jasa Teknologi, pada PPPTMGB "Lemigas" dan PPT Migas ditunjuk dan diangkat Bendaharawan Penerima dan Bendaharawan Pengguna.

(2) Bendaharawan penerima dan Bendaharawan pengguna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi atas nama Menteri sesuai usul Direktur Jenderal

Pasal 17

(1) Bandaharawan penerima sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 16 melakukan tugas menerima Penerimaan Pelayanan Jasa Teknologi, menyetor ke Kas Negara, membuat laporan penerimaan, laporan penyetoran sebagai pelaksanaan pertanggung jawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bendaharawan pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melakukan tugas menerima uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD), membukukan, mengeluarkan, dan membuat pertanggungjawaban Biaya Pelayanan Jasa Teknologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Bendaharawan penerima dan Bendaharawan pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib menyetorkan pajak2 terutang ke Kas Negara.

BAB VIII

TATA CARA PENYUSUNAN RPDIK S

Pasal 19

Dalam jangka waktu selambat lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan, Kepala Pusat wajib menyampaikan RPDIK S kepada Direktur Jenderal.

Pasal 20

(1) Setelah diterimanya RPDIK S sebagaiman dimaksud dalam Pasal 19, Direktur Jenderal melakukan penelitian dan evaluasi.

(2) Setelah dilakukan penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), RPDIK S wajib disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri.

Pasal 21

Berdasarkan pengajuan RPDIK S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Menteri mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 22

Dalam hal RPDIK S telah disyahkan menjadi DIK S oleh Menteri Keuangan, PPPTMGB "Lemigas" dan PPT Migas wajib melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Pembinaan dan pengawasan atas, pelaksanaan Pelayanan Jasa Teknologi dilakukan oleh Direktur Jenderal.

(2) Untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Jenderal dapat membentuk Tim Koordinasi Jasa Teknologi.

Pasal 24

(1) Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 23 dibebankan pada anggaran DIK S PPPTMGB "Lemigas" dan PPT Migas.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan pelaksanaan atas Keputusan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 26

(1) Dengan berlakunya Keputusan Menter iini, maka Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.202.K/39M.PE/1997 tanggal 31 Maret 1997, dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Segala peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.202 K/39/M.PE/1997, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Keputusan Menteri ini.

Pasal 27

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 November 1998

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

ttd

KUNTORO MANGKUSUBROTO



Sumber: sekretariat Negara / irfan